PKn


SILABUS

Mata Pelajaran              : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas                             : X

Semester                       : 1

Standar Kompetensi         :1.  Memahami hakikat bangsa dan Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Alokasi waktu                : 8 X 45 Menit

 

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

1.1  Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangsa dan negara

  • manusia sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial

 

  • Pengertian dan unsur terbentuknya bangsa

 

  • Pengertian Negara dan Unsur-unsur terbentuknya negara

-      Rakyat

-      Wilayah

-      Pemerintah yang berdaulat

-      Pengakuan dari negara lain

 

 

 

Mengkaji berbagai literatur tentangkedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

 

 

 

Mendiskusikan hasil kajian literatur Pengertian dan unsur terbentuknya bangsa, Pengertian Negara dan Unsur-unsur terbentuknya negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

 

 

 

  • Menguraikan  pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa

 

  • Menganalisis  pengertian negara dan unsur  terbentuknya Negara

 

 

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
  • Presentasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti
  •  Darji Darmo-diharjo (1990), Pendidiikan Pancasila di Perguruan Tinggi,Malang: Penerbit IKIP Malang
  •  Budiyanto (1999), Tata negara untuk SMA, Jakarta  Penerbit Erlangga

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

  • Hakikat negara
  • Asal mula terjadinya negara
  • pentingnya pengakuan suatu negara dari negara lain
  • Bentuk- bentuk kenegaraan

 

Mengkaji informasi dari berbagai sumber  tentang pengertian, asal mula terjadinya Negara 

Mendiskusikan hasil kajian literatur pentingnya pengakuan suatu negara dari negara lain dan bentuk-bentuk kenegaraan

 

 

 

  • Menganalisis  pengertian Negara
  • Mendeskripsikan asal mula terjadinya negara

 

  • Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara
  • Membandingkan bentuk-bentuk kenegaraan

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
  • Presentasi

 

2 x 45
  • Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • Musthafa Kamal Pasha, B.Ed,(2002), Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education),Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

 

1.3  Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI
  • Pengertian fungsi dan tujuan negara secara universal
  • Pengertian dan tujuan NKRI
  • Perbandingan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan negara
  • Tujuan NKRI yang terdapat  dalam pembukaan UUD 1945

 

 

Mengkaji dari berbagai buku sumber tentang pengertian, fungsi negara secara universalMendiskusikan hasil kajian literatur teori tentang fungsi dan tujuan negara serta tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

 

 

  • Menguraikan pengertian dan fungsi negara

 

 

 

 

 

  • Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan Negara
  • Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
  • Presentasi

 

2 x 45
  • Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • Idrus Affandi, (1997), tata negara, Jakarta: Depdikbud- balai pustaka
1.4  Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  • Semangat kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme)

-      Makna nasionalisme

-      Makna patriotisme

  • Macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan
  • Tata cara penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan
Mengkaji dari literatur tentang semangat kebangsaan dan patriotisme dan nasionalisme Indonesia, macam-macam perwujudan nasionalisme 

Mendiskusikan hasil kajian literatur tentang pengertian nasionalisme serta menunjukkan bersikap positif terhadap nasionalisme dan patriotisme Indonesia

 

 

  • Mendeskripsikan makna semangat kebangsaan
  • Menguraikan macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan
  • Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan

 

  • Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
  • Presentasi

 

 

2 x 45
  • Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • Anhar Gonggong (2002), Nasionalisme sebuah kajian sejarah, (makalah sarasehan antar generasi) Departemen Sosial, Jakarta

 

  • Hans Kohn (1961), Nasionalisme arti dan sejarahnya, Jakarta: PT Pembangunan Djakarta.

Mata Pelajaran              : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas                            : X

Semester                       : 1

Standar Kompetensi       : 2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional

Alokasi Waktu                : 10 X 45 Menit

 

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

2.1  Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional 

 

 

 

 

Sistem hukum dan lembaga peradilan

  • Pengertian hukum
  • Tata hukum Indonesia
  • Penggolongan hukum
  • Sumber hukum
  • Lembaga- lembaga peradilan
Menganalisis berbagai buku sumber tentang  pengertian sistem hukum dan penggolongan hukum.Berdiskusi hasil kajian tentang sumber hukum,  pengertian lembaga peradilan nasional dan dasar hukum lembaga peradilan nasional 

 

  • Mendeskripsikan pengertian hukum
  • Menentukan macam-macam penggolongan Hukum
  • Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material
  • Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia

 

  • Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional

 

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
  • Presentasi

 

 

 

2 x 45

  • Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • Soehino (1987) Ilmu Negara, Jakarta

 

  • Sudargo Gautama (1987), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, Alumni
2.2  Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Peradilan

  • Perangkat atau alat kelengkapan lembaga peradilan
  • Klasifikasi lembaga peradilan
  • Tingkatan lembaga peradilan
  • Peranan atau tugas dan fungsi lembaga peradilan
Mengkaji berbagai literatur tentang perangkat lembaga peradilanBerdiskusi kelompok hasil kajian tentang macam-macam lembaga peradilan dan peranan lembaga peradilan 

Melihat praktek peradilan pada tingkat pengadilan negeri

 

  • Menguraikan perangkat lembaga peradilan

 

 

  • Menganalisis macam-macam lembaga peradilan
  • Menganalisis peranan lembaga peradilan
  • Menganalisis pelaksanaan lembaga peradilan

 

 

 

 

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
  • Presentasi Laporan

 

 

2 x 45

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • UU kehakiman Republik Indonesia

 

  • Lembaga pemasyarakatan

 

2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Sikap yang sesuai dengan hukum

  • Perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum
  • Contoh perbuatan yang melanggar hukum beserta sanksinya
Berdiskusi tentang sikap taat pada hukum 

Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sanksinya

 

  • Menunjukkan contoh sikap taat terhadap  hukum

 

 

 

 

  • Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum
  • Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk  lainnya)
  • Presentasi

 

2      x 45

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · Berbagai media cetak dan elektronik
2.4  Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Pemberantasan korupsi

  • o Pengertian Korupsi
  • o Dasar hukum pemberantas korupsi
  • o Klasifikasi perbuatan korupsi
  • o Kasus korupsi yang telah dikenakan sanksi

 

Mengkaji dari berbagai literatur tentang aturan dan macam – macam perbuatan yang berkategori korupsiMengkaji media cetak tentang contoh  pemberantasan korupsi di Indonesia

Berdiskusi hasil kajian pemberantasan korupsi di Indonesia

 

  • Mendeskripsikan macam-macam aturan tentang pemberantasan korupsi

 

 

 

  • Menganalisis macam-macam perbuatan yang berkategori korupsi

 

 

 

  • Menunjukkan contoh tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi
  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis s(Uraian, pilihan ganda, bentuk  lainnya)
    • Presentasi

2 x 45

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · Kumpulan naskah yang dikeluarkan oleh KPK

2.5  Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

  • o Macam- macam Gerakan atau organisasi anti korupsi
  • o Contoh peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi
  • o Sikap diri anti korupsi
Menelaah berbagai literatur tentang korupsi tentang perbuatan sikap anti korupsi 

Mendiskusikan tentang  macam- macam perbuatan anti korupsi

  • Menunjukkan contoh sikap anti korupsi
  • Menunjukkan contoh gerakan/ organisasi anti korupsi

 

 

  • Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi
  • Manampilkan sikap anti korupsi
  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
    • Presentasi

2 x 45

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · Media cetak dan elektronik

 

 

 

Mata Pelajaran              : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas                             : X

Semester                        : 1

Standar Kompetensi         : 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Alokasi Waktu                :  6 X 45 Menit

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

3.1     Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM

  • Pengertian dan macam- macam HAM
  • Upaya pemerintah dalam menegakan HAM
  • Instrumen atau dasar hukum yang mengatur HAM
  • Peran masyarakat dalam menegakan HAM

 

Mengkaji dari berbagai pustaka (buku paket dan  sumber lain)  tentang pengertian, macam- macam instrumen HAM 

Mendiskusikan artikel tentang upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM yang dilakukan pemerintah, individu dan masyarakat

 

 

 

 

  • Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM yang dilakukan pemerintah

 

 

 

 

  • Menentukan instrumen HAM nasional
  • Mendeskripsikan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM yang dilakukan oleh individu dan masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk  lainnya)
  • Presentasi

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 45

  • Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • Fakih Mansour, Antonius M. Indrianto, Eko Prasetyo, (2003),Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Pogunglor C-145, Yogyakarta: Insist Press.

 

  • Mansyur Effendi, ( 1993), HAM, Jakarta, GI

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2     Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan   HAM di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peran serta dalam penegakan   HAM di Indonesia

  • Proses pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM
  • Pelanggaran HAM dan penangganan kasus pelanggaran HAM
  • contoh perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM di Indonesia

 

 

 

Mengkaji berbagai sumber tentang proses penegakkan HAM,  menentukan sikap, perilaku yang sesuai dengan  upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan   HAM di IndonesiaMelalui pengamatan dapat  mengilustrasikan dan menyimpulkan contoh perilaku dalam penegakkan HAM

 

  • Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran  HAM
  • Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM di Indonesia

 

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk  lainnya)

 

  • Presentasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 45

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · UU HAM

 

  • · Munir (2003), HAM dan posisi Hukum, LPTHI Ikadin, Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3     Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional  HAM instrumen hukum dan peradilan internasional  HAM

  • Instrumen HAM Internasional
  • Kasus –kasus pelanggaran HAM internasional
  • Proses dan sanksi pelanggaran HAM pada Peradilan Internasional

 

Mengkaji beberapa  literatur dan sumber bacaan tentang instrumen hukum dan peradilan internasional  HAM serta menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional 
  • Mendeskripsikan instrumen HAM internasional
  • Menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional
  • Mendeskripsikan peradilan HAM internasional

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk  lainnya)
  • Presentasi

 

2 x 45

  • Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • Aturan HAM Internasional

 

Mata Pelajaran              : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas                             : X

Semester                        : 2

Standar Kompetensi        : 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

Alokasi Waktu                : 10 X 45 Menit

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

4.1 Mendeskripsikan hubungan   dasar negara dengan konstitusi  Dasar negara dan konstitusi

  • Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi Negara
  • Tujuan dan Nilai  konstitusi
  • Keterkaitan Dasar negara dan konstitusi
Mengkaji berbagai literatur tentang pe-ngertian dasar negara dan konsitusi.Berdiskusi tentang keterkaitan antara dasar negara dengan  konstitusi
  • Mendeskripsikan pengertian dasar negara
  • Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara
  • Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi

 

  • Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara

 

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)
  • Presentasi
4 x 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · J.C.T.Simorangkir, SH., Dr. (1986),Hukum dan Konstitusi Indonesia,Jakarta: PT: Gunung Agung.

 

4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara 

 

 

 

 

 

 

Substansi konstitusi negara

  • Muatan konstitusi negara
  • Klasifikasi konstitusi di Indonesia
  • Implementasi dasar negara ke dalam konstitusi atau UUD 1945
Mengkaji beberapa  buku sumber atau literatur tentang unsur-unsur konstitusimenganalisis substansi konstitusi negara, ciri sebuah konstitusi dan konstitusi Indonesia

 

  • Menguraikan unsur sebuah konstitusi
    • Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu
    • Menganalisis substansi konstitusi Indonesia

 

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)
  • Presentasi

 

2 x 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · Mimbar Demokrasi, Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Vol 5, No. 1, Oktober 2005
4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia  Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

  • Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
  • Kedudukan Pembukaan dalam UUD 1945
  • Makna setiap alinia dalam pembukaan

 

Menglkaji UUD 1945 tentang pokok pikiran, makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945Berdiskusi hasil kajian tentang kedudukan pembukaan terhadap UUD 1945

 

  • Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
  • Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945

 

  • Menguraikan makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

 

 

 

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)
  • Presentasi
2 x 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · H. Dahlan Thaib Dr. dkk (1999), Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

 

 

4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi  negara 

 

Perkembangan konstitusi Indonesia

  • Periode berlakunya konstitusi
  • Fungsi dan tahapan perubahan UUD 1945
  • Kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan
    • Contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara
Mengkaji perubahan UUD 1945 tentang priodesasi konstitusi IndonesiaMengkaji hasil perubahan UUD 1945 dapat menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi, dan bersikap positif terhadap konstitusi negara
  • Menunjukkan periodesasi konstitusi Indonesia
  • Mendeskripsikan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan.

 

 

  • Menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi
  • Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi negara

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)
  • Presentasi
2 x 45
  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · Sekjen Mahkamah Konstitusi RI. (2005). UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

 

 

 

 

Mata Pelajaran               : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas                             : X

Semester                        : 2

Standar Kompetensi         : 5. Menghargai  persamaan  kedudukan warga negara dalam berbagai   aspek kehidupan

Alokasi Waktu                : 8 X 45 Menit

 

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

5.1     Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia 

 

 

 

 

Warga negara dan pewarganegaraan

  • Dasar hukum yang mengatur Warga negara
  • Asas dan stesel dalam kewarganegaraan
  • Syarat menjadi warga negara
  • Hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan
Melalui kajian literatur tentang warga negara sesuai hukum yang berlaku 

Berdiskusi berbagai kasus kewarganegaraan syarat menjadi warga negara, penyebab kehilangan kewarganegaraan dan asas kewarganegaraan

 

  • Mendeskripsikan kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD 1945

 

 

 

 

 

  • Menguraikan persyaratan untuk menjadi warga negara  Indonesia dan hal yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan
  • Menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk  lainnya)
  • Presentasi

 

 

 

4 x 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ·Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • ·CT. Kansil (1976), Aku warga negara Indonesia, Jakarta,

 

  • ·UU tentang Kewarganegaraan
5.2     Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara 

 

 

 

 

 

 

 

persamaan kedudukan warga negara

  • Landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara
  • Berbagai aspek persamaan kedudukan setiap warga negara
  • contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara
Mengkaji berbagai literatur tentang kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diatur dalam Undang-undangmendiskusikan tentang perilaku yang mencerminkan pelaksanaan persamaan kedudukan yang diatur oleh UU yang berlaku
  • Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  • Mendeskripsikan landasan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

 

 

  • Memberikan contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk  lainnya)
  • Presentasi
2 x 45 

 

 

 

 

 

 

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · UUD 1945
5.3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara   tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku persamaan kedudukan warga negara   tanpa membedakan

  •  ras
  • Agama
  • Gender
  • golongan,
  • budaya, suku
Mendiskusikan tentang persamaan kedudukan warga negara   tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku
  • Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara   tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku
  • Mengidentifikasi ciri ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku secara garis besar
  • Menghargai persamaan kedudukan warga negara   tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku
    • Non tes: Performance tes (tugas kelompok
    • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
    • Presentasi
2 x 45
  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · Buletin, surat kabar dan sumber lain yang relevan

Mata Pelajaran               : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas                             : X

Semester                        : 2

Standar Kompetensi        : 6. Menganalisis sistem politik di Indonesia

Alokasi Waktu                : 12 X 45 Menit

 

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

6.1 Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

supra struktur dan infra struktur politik

  • pengertian sistem politik Indonesia
  • cara berpolitik melalui Suprastruktur politik atau lembaga formal negara
  • Infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat

-     partai politik

-      kelompok kepentingan

-      kelompok penekan

-      media komunikasi politik

 

Mengkaji literatur tentang pengertian sistem politik IndonesiaMendiskusikan tentang eksistensi supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia

 

  • Mendiskripsikan pengertian sistim politik Indonesia

 

 

 

  • Mendeskripsikan supra struktur politik Indonesia
  • mendeskripsikan infrastruktur politik

 

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
  • Presentasi

 

 

4 X 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · Afan Gafar ( 2002) Civic education, Jakarta, Universitas Islam Negeri
6.2     Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara 

 

 

 

 

sistem politik Indonesia dan sistem politik di berbagai negara

  • Dinamika politik Indonesia
  • Sistem politik di negara Liberal dan negara komunis
Menganalisis berbagai sumber bacaan tentang dinamika politik Indonesia, 

Membandingkan sistem politik Indonesia dengan yang berlaku di negara liberal dan komunis

 

 

  • Menguraikan dinamika politik Indonesia

 

 

 

 

  • Menunjukkan kelebihan dan kelemahan sistim politik yang dianut Indonesia
  • Mendeskripsikan perbedaan sistim politik Indonesia dengan negara liberal dan komunis

 

 

 

  • Non tes: Performance tes (tugas kelompok
  • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
  • Presentasi

 

4 X 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · Buku yang relevan, media cetak dan media elektronik
6.3 Menampilkan peran serta  dalam sistem politik di Indonesia  peran serta  dalam sistem politik di Indonesia

  • Ciri masyarakat politik
    • Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan
    • Contoh peranserta dalam system politik
Menganalisis berbagai literatur tentang ciri-ciri  masyarakat politikMendemontrasikan  perilaku dan berperan aktif dalam sistem politik di Indonesia
  • Mengidentifikasikan ciri – ciri masyarakat politik

 

 

 

 

  • Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan
  • Mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah ( Pemilu )
  • Berperan serta secara aktif dalam sistim politik di Indonesia
    • Non tes: Performance tes (tugas kelompok
    • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)
    • Presentasi
4 X 45
  • · Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

 

  • · Buku yang relevan, media cetak dan media elektronik

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 001 / RPP

 

 

  1. IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Bangsa dan Negara

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    1

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

1. Memahami hakikat bangsa dan Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2.    Kompetensi Dasar

1.1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara

 

III.    INDIKATOR

  1. Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
    1. Menganalisis pengertian bangsa dan unsur-unsur terbentuknya bangsa
    2. Menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya Negara

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 002 / RPP

 

  1. IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    2

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

1.  Memahami hakikat bangsa dan Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

 

2.    Kompetensi Dasar

1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

 

III.    INDIKATOR

  1. Menganalisis pengertian Negara
  2. Mendeskripsikan asal mula terjadinya negara
  3. Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara
  4. Menganalisis bentuk-bentuk kenegaraan

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 003 / RPP

 

 

  1. IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Pengertian, fungsi dan tujuan negara

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    3

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

1.  Memahami hakikat bangsa dan Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

 

2.    Kompetensi Dasar

1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI

 

III.    INDIKATOR

  1. Menguraikan pengertian dan fungsi negara
  2. Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan negara
  3. Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 004 / RPP

 

 

  1. IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Semangat Kebangsaan

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    4

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

1. Memahami hakekat bangsa dan NKRI

 

2.    Kompetensi Dasar

1.4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

III.    INDIKATOR

  1. Mendeskripsikan makna semangat kebangsaan
  2. Menguraikan macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan
  3. Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan
  4. Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 006 / RPP

  1. IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Sistem hukum dan lembaga peradilan

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    6

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

2.    Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional

2.    Kompetensi Dasar

2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

 

III.    INDIKATOR

  1. Mendeskripsikan pengertian hukum
  2. Menentukan macam-macam penggolongan hukum
  3. Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material
  4. Menjelaskan sistim tata hukum Indonesia
  5. Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 007 / RPP

 

 

  1. IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Lembaga peradilan

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    7

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

 

2.    Kompetensi Dasar

2.2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan

 

III.    INDIKATOR

  1. Menguraikan perangkat lembaga peradilan
  2. Menganalisis macam-macam lembaga peradilan
  3. Menganalisis peranan lembaga peradilan
  4. Menganalisis pelaksanaan lembaga peradilan

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 008 / RPP

 

 

  1. IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Sikap yang sesuai dengan hukum

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    8

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

 

2.    Kompetensi Dasar

2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

 

III.    INDIKATOR

  1. Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum
  2. Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentang dengan hukum
  3. Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 009 / RPP

 

  1. IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Pemberantasan korupsi

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    9

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

 

2.    Kompetensi Dasar

2.4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

 

III.    INDIKATOR

  1. Mendeskripsikan macam-macam aturan tentang pemberantasan korupsi
  2. Menganalisis macam-macam perbuatan yang berkategori korupsi
  3. Menunjukkan contoh macam-macam tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-   Evaluasi / Tanya jawab-   Penenangan

20’

-   Pengendalian diri

 

V.      PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.      Buku Paket PKn Kelas X

2.      UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.      Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.      Lembar Kerja Siswa

 

VI.     PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.      Penilaian Kognitif

2.      Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 010 / RPP

 

  1. IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    10

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

2.    Kompetensi Dasar

2.5. Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

 

III.    INDIKATOR

  1. Menunjukkan contoh sikap anti korupsi
  2. Menunjukkan contoh gerakan atau organisasi anti korupsi
  3. Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi
  4. Manampilkan sikap anti korupsi

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 012 / RPP

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Pemajuan, penghormatan dan pengakuan HAM

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    12

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM

2.    Kompetensi Dasar

3.1. Menganalisis upaya pemajuan, dan penegakan HAM

 

III.    INDIKATOR

  1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM yang dilakukan pemerintah
  2. Menentukan instumen HAM nasional
  3. Mendeskripsikan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM yang dilakukan oleh individu dan masyarakat

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 013 / RPP

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Peran serta dalam penegakan HAM di Indonesia

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    13

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM

 

2.    Kompetensi Dasar

3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia

 

III.    INDIKATOR

  1. Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM
  2. Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran HAM
  3. Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM di Indonesia

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 014 / RPP

 

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Instrumen hukum dan peradilan internasional HAM

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    14

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM

 

2.    Kompetensi Dasar

3.3. Mendeskripsikan insterumen hukum dan peradilan internasional HAM

 

III.    INDIKATOR

  • Mendeskripsikan instrumen HAM internasional
  • Menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional
  • Mendeskripsikan peradilan HAM internasional

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 016 / RPP

 

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Dasar negara dan konstitusi

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    16

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

 

2.    Kompetensi Dasar

4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

 

III.    INDIKATOR

  1. Mendeskripsikan pengertian dasar negara
  2. Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara
  3. Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi
  4. Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 017 / RPP

 

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Substansi konstitusi negara

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    17

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

 

2.    Kompetensi Dasar

4.2. Menganalisis susbtansi konstitusi negara

 

III.    INDIKATOR

  1. Menguraikan unsur sebuah konstitusi
  2. Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu
  3. Menganalisis substansi konstitusi Indonesia

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 018 / RPP

 

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    18

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

 

2.    Kompetensi Dasar

4.3. Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

III.    INDIKATOR

  1. Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
  2. Menguraikan makna tiap alenia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
  3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 019 / RPP

 

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Perkembangan konstitusi Indonesia

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    19

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

 

2.    Kompetensi Dasar

4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

 

III.    INDIKATOR

  1. Menunjukkan priodesasi konstitusi Indonesia
  2. Menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi
  3. Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi negara

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 021 / RPP

 

 

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Warga negara dan pewarganegaraan

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    21

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

 

2.    Kompetensi Dasar

5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia

 

III.    INDIKATOR

  1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD 1945
  2. Menguraikan persyaratan untuk menjadi warga negara  Indonesia dan hal yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan
  3. Menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum

 

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 022 / RPP

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Persamaan kedudukan warga negara

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    22

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

 

2.    Kompetensi Dasar

5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

 

III.    INDIKATOR

  1. Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara
  2. Mendeskripsikan landasan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara
  3. Memberikan contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

 

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 023 / RPP


  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    23

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

 

2.    Kompetensi Dasar

5.3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku

 

III.    INDIKATOR

  1. Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara   tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku
  2. Mengidentifikasi ciri ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku secara garis besar
  3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara   tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

 

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 025 / RPP

 

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Supra struktur dan infra struktur politik

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    25

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

6. Menganalisis sistem politik di Indonesia

 

2.    Kompetensi Dasar

6.1. Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur di Indonesia

 

III.    INDIKATOR

  1. Menganalisis pengertian sistim politik Indonesia
  2. Mendeskripsikan supra struktur politik Indonesia
  3. mendeskripsikan infrastruktur politik

 

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 026 / RPP

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Sistem politik Indonesia dan sistem politik di berbagai negara

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    26

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

6. Menganalisis sistem politik di Indonesia

 

2.    Kompetensi Dasar

6.2. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

 

III.    INDIKATOR

  1. Menguraikan dinamika politik Indonesia
  2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan sistem politik yang dianut Indonesia
  3. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik Indonesia dengan negara liberal dan komunis

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 027 / RPP

 

 

  1.  I.        IDENTITAS

1.    Mata Pelajaran             :    PKn

2.    Materi Pokok                :    Peran serta dalam sistem politik di Indonesia

3.    Kelas/Program              :    X

4.    Pertemuan Minggu ke    :    27

5.    Alokasi Waktu              :    2 x 45 Menit

 

  1. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1.    Standar Kompetensi

6. Menganalisis sistem politik di Indonesia

 

2.    Kompetensi Dasar

6.3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia

 

III.    INDIKATOR

  1. Mengidentifikasikan ciri – ciri masyarakat politik
  2. Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan
    1. Mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah (Pemilu)
    2. Berperan serta secara aktif dalam sistem politik di Indonesia

 

 

IV.   STRATEGI PEMBELAJARAN

 

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan
1. Pendahuluan-  Memberikan salam siswa-  Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa

15’

-  Disiplin-  Kerjasama-  Keterampilan
2. Kegiatan Inti-  Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai-  Penjelasan materi

-  Tanya jawab

-  Latihan

55’

-  Kerjasama-  Kesungguhan-  Disiplin

-  Uji diri

3. Penutup-  Evaluasi / Tanya jawab-  Penenangan

20’

-  Pengendalian diri

 

V.    PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.    Buku Paket PKn Kelas X

2.    UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3.    Buku-Buku Sumber yang Relevan

4.    Lembar Kerja Siswa

 

VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1.    Penilaian Kognitif

2.    Penilaian Afektif

 KUNCI JAWABAN

 BAB 1

A.

  1. c
  2. d
  3. c
  4. e
  5. d
  6. b
  7. e
  8. d
  9. c
  10. b

 

B.

  1. Dapat. Suatu bangsa terbentuk karena adanya persamaan dan perasaan senasib di dalam suatu masyarakat. Negara terbentuk apabila bangsa membutuhkan wadah yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Untuk itu, suatu bangsa harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk dapat disebut negara, seperti rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.
  2. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu. Batas wilayah suatu negara dapat dibedakan atas batas wilayah daratan, laut, udara, dan ekstrateritorial.

Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat dapat berwujud batas alamiah, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang terjadi secara alamiah misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, hutan dan sebagainya; batas buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia seperti dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, pos penjagaan dan sebagainya; dan batas geografis,  yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain yang dapat ditentukan melalui batas-batas secara geofisika, yang dapat dihitung dengan adanya garis lintang dan garis bujur dalam bola dunia. Misalnya letak negara Indonesia secara geografis berada dalam 6° LU-11° LS, 95°-141° BT.

Sebagaimana wilayah daratan, wilayah laut pun memiliki batas-batas. Adapun batas wilayah laut dapat dibedakan sebagai berikut.

Laut Teritorial adalah wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut yang lebarnya adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara dan diukur pada saat air surut.

Zona Bersebelahan adalah wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut territorial suatu negara. Jadi kalau negara sudah memiliki teritorial 12 mil, maka  wilayahnya menjadi  24 mil laut diukur dari pantai.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah  laut suatu negara yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. Dengan keistimewaan ini, negara pantai berhak menggali dan mengolah segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi eksklusif suatu negara. Di dalam zona tersebut negara pantai berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan.

Landas Kontinen ialah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 m atau lebih.

Landas Benua merupakan wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut tempat negara boleh mengelola kekayaan di wilayah tersebut dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di udara ditentukan berdasarkan teori konsepsi udara yang dikenal saat ini, yaitu Teori Udara Bebas dan Teori Negara Berdaulat di Udara.

Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negaranya. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar daerah teritorial suatu negara. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara  di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara.

  1. Pengakuan dari negara lain terbagi atas dua macam, yakni pengakuan de facto, yaitu  pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara, dan pengakuan de jure, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional.
  2. Secara formal, negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Negara dalam pengertian ini diartikan sebagai pemerintah (staat-overheid). Secara material, negara diartikan sebagai masyarakat (staat gemeinschaap) atau negara sebagai persekutuan hidup.
  3. Terbentuknya negara dapat dikaji melalui beberapa teori berikut.

Teori Ketuhanan. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Negara dengan sendirinya juga terjadi atas kehendak Tuhan.

Teori Kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasaan adalah ciptaan orang yang paling kuat dan berkuasa.

Teori Perjanjian Masyarakat. Menurut teori ini, negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama.

Teori Hukum Alam. Menurut teori ini, hukum alam bukan buatan negara, melainkan kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah.

  1. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Contoh negara yang berbentuk kesatuan antara lain Indonesia, Filipina, Belanda, Italia, dan Jepang.
  2. Teori Negara Berdaulat di Udara merupakan salah satu teori tentang konsepsi udara, yang terdiri atas teori-teori berikut.

Teori Keamanan. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara itu.

Teori Pengawasan Cooper. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.

Teori Udara Schacter. Teori ini menyatakan bahwa wilayah udara harus sampai pada suatu ketinggian, di mana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara.

  1. Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negaranya. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar daerah teritorial suatu negara. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara  di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara.
  2. Kedaulatan ke dalam artinya pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan ke luar artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kekuasaan negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.
  3. (Soal diganti): Uraikan perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme!

Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sedangkan patriotisme adalah sikap yang ditunjukkan setelah memiliki nasionalisme, yaitu sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

 

  1. C.   (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

 

 

BAB 2

A.

  1. d
  2. c
  3. a
  4. a
  5. c
  6. d
  7. a
  8. d
  9. e
  10. b

 

B.

  1. Menurut Aristoteles, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa.

Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Menurut Samidjo, SH, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Menurut S.M. Amin, SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

  1. Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Sedangkan menurut S.M. Amin, SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
  2. Tata Hukum berasal dari kata dalam bahasa Belanda rechtorde yaitu susunan hukum, yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan “memberi tempat sebenarnya” yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.
  3. Dalam hukum positif di Indonesia berlaku tata hukum sebagai berikut.

Hukum Tata Negara (HTN), adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan.

Hukum Administrasi Negara (HAN), adalah ketentuan-kententuan yang mengatur tentang  pengelolaan administrasi pemerintahan dalam arti luas, yang bertujuan untuk mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara.

Hukum Perdata, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya atau mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Hukum Pidana, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia alam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

Hukum Acara atau Hukum Formal, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material.

  • Hukum Acara Pidana, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material.
  • Hukum Acara Perdata, adalah ketentuan-ketentuan mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata material.
  1. Berdasarkan masa berlakunya, hukum terbagi atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.

Hukum positif (ius constitutum), yaitu hukum yang berlaku saat ini. Contohnya hukum pidana berdasarkan KUHP sekarang.

Hukum yang akan datang (ius constituendum), yaitu hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya hukum Pidana nasional yang hingga saaat ini masih disusun.

Hukum universal, hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Berlaku sepanjang masa, di mana pun, dan terhadap siapapun. Contohnya Piagam PBB tentang DUHAM.

  1. Kasus korupsi dana nonbujeter Bulog, kasus korupsi pengadaan tinta Pemilu 2004, kasus korupsi Goro Batara Sakti.
  2. Korupsi sulit diberantas di Indonesia karena belum ada upaya penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi. Korupsi yang terjadi di level bawah mungkin bisa diberantas. Tetapi untuk level atas, sangat sulit. Selain itu, korupsi telah menjadi budaya yang mewarnai aktivitas keseharian masyarakat Indonesia, sehingga secara tidak langsung, korupsi telah “dilegalkan” baik oleh orang yang mengkorupsi maupun yang dikorupsi. (Jawaban siswa bisa berbeda-beda tergantung pengalaman dan pemahamannya tentang korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, titik berat jawaban ada pada kesesuaian pendapat dan alasan/analisisnya)
  3. Beberapa contoh organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi:

GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara)

OAK (Organisasi Anti Korupsi)

ICW (Indonesia Corruption Watch)

SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi)

SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi)

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

Transparency International Indonesia (TII)

Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (Gerak)

  1. Sikap anti korupsi haruslah dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Dari dalam diri, sejak dini harus ditanamkan sikap jujur, terbuka, adil, dan mandiri. Dengan demikian, orang akan terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Begitu pula dalam lingkungan keluarga. Antaranggota keluarga harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran dan  keterbukaan. Dalam lingkungan sekolah pun harus ada kejujuran dan keterbukaan lembaga pendidikan pada warga sekolah. Para siswa dididik untuk selalu percaya diri, mandiri, beretos kerja tinggi sehingga terhindar dari perilaku buruk, seperti menyontek.
  2. Akibat korupsi bagi yang mengkorupsi
  • Melatih hidup tidak jujur
  • Hidup tidak tenang, selalu kekurangan
  • Hilangnya kepedulian terhadap sesama

Akibat korupsi bagi yang dikorupsi

  • Hilangnya harta benda yang seharusnya menjadi haknya
  • Hilangnya kesempatan untuk berusaha dan berprestasi
  • Timbulnya ketidakpercayaan pada sesama

 

  1. C.   (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

 

 

BAB 3

A.

  1.  d
  2.  a
  3.  b
  4.  e
  5.  d
  6.  d
  7.  c
  8.  a
  9.  d

10. e

 

B.

  1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia, dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Manusia memilikinya karena dia manusia, maka hak asasi itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara.

Sejarah kelahiran HAM tidak dapat dipungkiri dimulai di Inggris. Bangsa Inggris memiliki tradisi perlawanan terhadap para raja yang berusaha untuk berkuasa secara mutlak.

Tahun 1215 kaum bangsawan memaksa Raja John untuk memberikan Magna Charta Libertatum (larangan penghukuman, penahanan dan perampasan benda dengan sewenang-wenang).

Tahun 1679 lahir Habeas Corpus Act (orang yang ditahan harus dihadapkan pada hakim dalam waktu tiga hari dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan).

Tahun 1689 lahir Bill of Rights (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja), dokumen ini merupakan konstitusi modern pertama di dunia. Dalam Akta tersebut ditandaskan bahwa raja tunduk kepada parlemen, raja tidak dapat  memungut pajak ataupun memiliki pasukan pada masa damai tanpa persetujuan parlemen, dan raja harus mengakui hak-hak parlemen. UU ini masih diskriminatif karena hanya mengakui hak kaum bangsawan (itu pun hanya laki-laki).

  1. Hak asasi pribadi (personal rights), hak asasi ekonomi (property rights), hak asasi plitik (political rights), hak asasi hukum (rights of legal equality), hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights), serta hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights).
  2. Sebagai upaya untuk tetap menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia, berbagai peraturan ditulis di Indonesia. Peraturan perundang-undangan serta kovenan internasional sudah banyak diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 pemerintah membentuk lembaga independen Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkedudukan di Jakarta.
  3. Pihak masyarakat yang dapat dan berhak berpartisipasi dalam usaha perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia meliputi individu, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh pihak masyarakat adalah menggunakan haknya untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang dalam usaha perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Masyarakat dapat membantu dengan melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Masyarakat juga berhak mengajukan usulan mengenai perumusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.
  4. Pandangan pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab memajukan HAM adalah negara, karena dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat yang cerdas dan sadar sehingga mampu menghargai dan menghormati HAM perlu diberikan pendidikan terutama masalah yang berkaitan dengan HAM. Negara yang tidak memfasilitasi rakyat melalui pendidikan HAM berarti negara telah mengabaikan amanat rakyat.

Pandangan kedua menyatakan bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.

(Dari kedua pandangan ini, siswa boleh memilih salah satunya asalkan disertai alasan yang jelas. Untuk di Indonesia, tanggung jawab memajukan HAM akan lebih efektif dengan mengacu pada pandangan kedua)

  1. Jika negara tidak dapat melindungi HAM warga negaranya, yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran HAM terhadap warga negara, baik yang dilakukan oleh warga negara lain (seperti pelecehan, diskriminasi, dan penganiayaan); negara itu sendiri (seperti penghapusan etnis dan pemaksaan budaya tertentu); maupun negara lain (seperti kejahatan perang dan pembantaian).
  2. Nickel mengajukan 3 alasan mengapa individu memiliki tanggung jawab dalam penegakkan dan perlindungan HAM. Pertama, sejumlah besar problem HAM tidak hanya melibatkan aspek pemerintah, tetapi juga kalangan swasta atau kalangan di luar negara dalam hal ini rakyat. Kedua, HAM sejati bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif agar umat manusia diperlakukan sesuai dengan human dignity-nya. Ketiga, individu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi tindakan pemerintah.
  3. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya maupun sebagian; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
  4. Kejahatan kemanusiaan merupakan serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini dapat berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran; atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran secara paksa; pemaksaan kehamilan; pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik; ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.
  5. Contoh kasus yang mencerminkan usaha penegakan HAM adalah pengusutan terhadap tewasnya tokoh LSM terkenal, Munir. Walaupun terkesan terlalu lambat, diusutnya kasus ini menunjukkan sinyal positif terhadap usaha penegakan HAM di Indonesia. (Siswa boleh mengajukan contoh kasus yang berbeda asalkan sesuai dengan pertanyaan)

 

  1. C.   (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

 

BAB 4

A.

  1. d
  2. d
  3. c
  4. a
  5. c
  6. a
  7. c
  8. d
  9. a
  10. d

 

B.

  1. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi.
  2. Sebelum sebuah negara berdiri, segala sesuatunya harus dipersiapkan agar negara tersebut dapat berdiri kokoh. Negara tersebut harus memiliki dasar negara yang kokoh pula. Selain itu, diperlukan pula aturan main yang jelas yang mengatur perilaku dalam ketatanegaraan. Aturan main dan tata cara tersebut tertuang dalam konstitusi negara. Dasar negara Indonesia, Pancasila, memiliki keterkaitan erat dengan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Dalam UUD 1945, terkandung nilai-nilai Pancasila, baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945.
  3. Tiap-tiap negara memiliki isi konstitusi yang berbeda-beda, baik materi, semangat, daya jangkau, maupun sistematikanya. Hal ini tergantung pada bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem politik yang dianut negara tersebut.
  4. Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat 4 (empat) pokok pikiran yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.
  • Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar persatuan.
  • Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
  • Negara berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  1. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 sangatlah tinggi. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pembukaan UUD juga merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.Jika pembukaan itu diubah, maka itu berarti mengubah tertib hukum dan konsensus politik tertinggi, yang berarti pula menyia-nyiakan hasil jerih payah para pendiri negara (the founding fathers) Indonesia.
  2. Periodisasi konstitusi di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Paniitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1945 – 17 Agustus 1950)

Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) dalam konferensi tersebut. Naskah rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Naskah UUD yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah suatu panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan undang-undang itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950.

(Kembali ke) Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih sebagai tetap sebagai UUD sementara. Namun, pada masa Orde Baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan semakin terpusat. Di sisi lain, siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 tahun. Akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisasi yang irasional semasa rezim Orde Baru. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 jelas merupakan UUD yang masih sementara dan belum pernah dipergunakan dan diterapkan secara sungguh-sungguh.

Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Adapun keempat perubahan tersebut sebagai berikut.

  • Perubahan (amandemen) pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000)
  • Perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000 – 9 November 2001)
  • Perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945 (9 November 2001 – 10 Agustus 2002)
  • Perubahan (amandemen) keempat UUD 1945 (10 Agustus 2002 – sekarang)
  • Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya.
  • Mengubah dan/atau menambah pengaturan-pengaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap, serta terlalu banyak mendelegasikan pengaturan selanjutnya pada undang-undang dan ketetapan lainnya.
  • Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi maupun proses pembuatannya, seperti tidak konsistennya hubungan antarbab, antarpasal, serta antara bab dan pasal.
  • Memperbarui beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara.
  • beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary sources);
  • perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement);
  • penafsiran secara hukum (judicial interpretation);
  • kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and convention).
  • Merupakan bukti kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Memiliki sistematika yang jelas, yang diawali dengan Pembukaan, kemudian Batang Tubuh, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
  • merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI.
  • Merupakan konstitusi politik sekaligus konstitusi ekonomi.
  • Memiliki pembukaan yang lengkap, karena memenuhi unsur-unsur politik, religius, moral dan mengandung ideologi negara (state ideology), Pancasila.
  • Adanya pemilihan langsung presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat.
  • Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
  • Adanya mekanisme checks and balances (saling kontrol dan saling imbang) antarlembaga negara sebagai mitra sejajar danseparation of power (pemisahan kekuasaan) di antara lembaga negara.
  • Adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara.
  • Adanya sistem pemilu reguler sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
  • Tanggung jawab pemerintahan negara kepada pemilih dan konstitusi.
  • Adanya mekanisme judicial review (uji materi).
  • Adanya mekanisme impeachment (pendakwaan terhadap pejabat negara yang melanggar konstitusi dan hukum pidana).
  1. Perubahan dalam konstitusi dimaksudkan untuk:
  1. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah konstitusi melalui jalan penafsiran. Menurut K.C. Wheare, caranya yaitu melalui:
  1. Beberapa hal positif dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.
  1. Indikator UUD pasca amandemen mirip konstitusi AS adalah sebagai berikut.
  1. C.   (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

 

 

BAB 5

A.

  1. e (seharusnya tanpa pasal 26)
  2. d
  3. a
  4. b
  5. a (jawaban seharusnya 1, 2, 3, 5 atau semuanya)
  6. d
  7. a
  8. c
  9. e
  10. a

 

B.

  1. Referendum adalah hak warga negara untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Dalam hal kewarganegaraan, seorang warga negara berhak menyetujui atau menolak keinginan MPR untuk mengubah UUD 1945. Ketentuan tentang referendum dimuat dalam Tap MPR No. IV/MPR/1983 jo. UU No. 5 Tahun 1985.
  2. Langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka menghargai persamaan kedudukan bagi setiap warga negara.
  • Menghilangkan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan.
  • Menjaga keutuhan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat.
  • Menghilangkan kebiasaan seperti bergosip, menggunjingkan keburukan orang lain, menyulut rasa iri atas harta atau penampilan yang lebih dari yang lain.
  • Menghindari tindakan yang terlalu mengagung-agungkan ajaran agama sendiri atau mengagung-agungkan suku sendiri.
  • karena kelahiran,
  • karena pengangkatan,
  • karena dikabulkannya pemohonan,
  • karena pewarganegaraan,
  • karena perkawinan,
  • karena turut ayah dan atau ibu, serta
  • karena pernyataan.
  • Golongan Eropa
  • Golongan Timur Asing
  • Golongan Bumiputera (Indonesia)
  • Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia  karena kelahiran adalah dengan Akta Kelahiran.
  • Surat bukti kewarganeggaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pengangkatan adalah Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing dari Peraturan Pemerintah No.67/1958, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.23/2/25, butir 6, tanggal 5 Januari 1959.
  • Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkannya permohonan adalah Petikan Keputusan Presiden tentang  permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia).
  • Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh pewarganegaraan Indonesia karena pewarganegaraan adalah Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan  tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.
  • Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pernyataan adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.3/166/22, tanggal 30 September 1958 tentang memperoleh/kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan.
  1. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958 bahwa ada 7 (tujuh) cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu:
  1. Kawulanegara Belanda yang dapat dibagi atas 3 golongan sebagai berikut.
  1. Jika seseorang tidak memenuhi prinsip ius sanguinis ataupun ius soli, ia juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari sesuatu (pihak) negara (stelsel aktif). Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, apabila seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut (stelsel pasif).
  2. Multipatride adalah seseorang yang memiliki 2 (dua) atau lebih status kewarganegaraan. Contohnya adalah Paul Wolfowitz (Presiden Bank Dunia), Arnold Schwarzenegger (Senator Negara Bagian California), dan Jelena Dokic (petenis).
  3. Berdasarkan UU No. 62/1958, untuk memperoleh status kewaganegaraan Indonesia, diperlukan bukti-bukti sebagai berikut.

8. Berdasarkan pasal 23 UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur mengenai sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu:

  • memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannnya sendiri;
  • tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
  • dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan
  • masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari  Presiden;
  • secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI;
  • secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
  • tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
  • mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
  • bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberi tahu secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
  1. Jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia secara kultural telah tertanam melalui adat dan budaya yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama. Dalam perisai lambang burung Garuda Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” terdapat pertanda bahwa dalam kurun waktu perjalanan hidup bangsa Indonesia hingga saat ini, masalah perbedan suku, agama, ras, dan antargolongan tidaklah menajdi penghalang dalam pergaulan hidup, akan tetapi justru sebaliknya mampu menjadi perekat dalam kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Beberapa nilai kultural bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain nilai religius, nilai gotong royong, nilai ramah-tamah, serta nilai kerelaan berkorban dan cinta tanah air.

10. Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, juga telah dirumuskan dalam dasar negara Pancasila sebagai berikut.

  • Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa segala agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia terpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, makna utama dalam sila utama ini yaitu adanya pengakuan persamaan jaminan hidup bagi warga negara Indonesia untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

  • Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menunjukkan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginana kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antarmanusia terdapat jaminan persamaan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan moralitas yang adil dan beradab.

  • Persatuan Indonesia

Dengan dasar sila ini, maka setiap bangsa Indonesia mampu meletakkan kepentingan, keselamatan bangsa dan rakyat di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. Setiap warga negara harus sanggup memberikan jaminan persamaan hidup antarwarga dan siap berkorban untuk bangsa dan negara atas dasar cinta tanah air terhadap bangsanya.

  • Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Merupakan kehidupan demokrasi dengan memberikan jaminan persamaan hidup bagi setiap warga negara, merupakan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan melalui konsensus adanya persamaan politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

  • Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam pelaksanaan hubungan antarmanusia yang mencakup jaminan persamaan hidup, semua bentuk eksploitasi manusia oleh manusia lain sangat dilarang. Diharapkan agar setiap anggota masyarakat mampu menciptakan kondisi untuk semua golongan mendapatkan kesemapatan yang sama dan berkeadilan menuju penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

  1. C.   (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

 

BAB 6

A.

  1. a
  2. c
  3. a
  4. e
  5. d (penjelasan di buku tidak ada)
  • Diktator sederhana. Diktaktor hanya dapat melaksanakan kekuasaannya melalui pengendalian yang absolut atas sarana-sarana pemaksa tradisional saja, yaitu militer, polisi, birokrasi, dan peradilan.
  • Diktator kaisaristik. Dalam beberapa situasi, diktator dapat merasa dipaksa     untuk membangun dukungan masyarakat, mendapatkan basis massa, baik demi mencapai kekuasaan ataupun demi pelaksanaan kekuasaan, atau demi keduanya. Yang sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, selalu berbenuk diktator personal.
  • Diktator totaliter. Merupakan kombinasi paksaan dan dukungan rakyat yang tidak cukup sebagai jaminan kekuasaan. Mungkin perlu mengendalikan pendidikan, sarana komunikasi, dan lembaga-lembaga ekonomi dan karenanya memacu seluruh masyarakat dan kehidupan pribadi warga negarnya kepada sistem dominasi politik. Diktator ini dapat bersifat kolektif (bersama-sama) atau personal, yakni dapat atau tidak dapat mempunyai suatu unsur kaisaristik.
  1. e
  2. a
  3. a
  4. b
  5. d

 

B.

1.  Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat yang mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi seperti ini menggunakan madia partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu, media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut.

  1. Menurut Gabriel A. Almond, ada 4 tipe kelompok kepentingan, yaitu:
  • institutional interest groups, yang terdiri dari elite politik, tentara, anggota parlemen, para pemuka agama, kelompok profesi, dan lain-lain;
  • non-associational interest groups yaitu kelompok etnis, suku, agama, dan lain-lain;
  • anomic interest groups yaitu bersifat spontan, misalnya dalam kelompok demontrasi; dan
  • associational interest groups yang merupakan pengabungan dari kelompok elite maupun kelompok tertentu (khusus), seperti perserikatan dagang, perhimpunan wiraswasta, asosiasi etnik, asosiasi yang diorganisasi oleh kelompok aliran agama, kelompok masyarakat dan sejenisnya.
  1. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Sedangkan kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa atau mendesak pihak yang berada di dalam pemerintahan atau pimpinan untuk bergerak ke arah yang diinginkan atau justru yang berlawanan dengan desakannya.
  2. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut.
  • Ide kedaulatan rakyat

Bahwa yang berdaulat di negara demokarsi adalah rakyat. Ide ini menjadi gagasan pokok dari demokrasi. Tercermin pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD”.

  • Negara berdasar atas hukum

Negara demokrasi juga negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti material (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

  • Bentuk republik

Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum (republika). Negara Indonesia berbentuk republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

  • Pemerintah berdasarkan konstitusi

Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Tercermin pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

  • Pemerintahan yang bertanggung jawab

Pemerintah selaku penyelenggara negara merupakan pemerintah yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pemerintah ke bawah bertanggung jawab kepada rakyat dan ke atas bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

  • Sistem perwakilan

Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu.

  • Sistem pemerintahan presidensial

Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

  1. Lima sistem politik selain demokrasi antara lain sebagai berikut (siswa boleh menjawab berbeda asalkan benar).
  • Absolutisme, merupakan Sistem politik di mana tidak ada batasan hukum, kebiasaan, atau moral atas kekuasaan pemerintah. Istilah ini secara umum digunakan untuk sistem politik yang dijalankan oleh seorang diktator, tetapi juga bisa digunakan pada sistem yang kelihatannya demokratis yang memberi kewenangan mutlak pada legislatif dan eksekutif. Sifat utama bentuk pemerintahan ini adalah pemusatan kekuatan, kontrol kelompok sosial yang ketat, tidak adanya partai politik pesaing, dan perwakilan rakyat menjadi oposisi.
  • Anarkisme, merupakan sistem politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintahan. Para anarkis percaya bahwa pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya, tidak terbatas oleh bentuk represi atau kontrol apapun. Mereka percaya bahwa kesempurnaan umat manusia tidak akan dicapai hingga semua pemerintahan dihapuskan dan setiap individu bebas sebebas-bebasnya. Namun salah satu batasan atas kebebasan itu adalah larangan melukai manusia lain. Batasan ini menimbulkan batasan lain. Jika umat manusia berusaha menyakiti orang lain, semua individu lain yang berkelakuan baik memiliki hak untuk bersatu melawannya, dan kelompok yang taat asas dapat menekan kelompok kriminal, meskipun hanya melalui kerja sama sukarela dan bukan melalui organisasi negara.
  • Koalisi, merupakan kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. Istilah koalisi paling sering digunakan sehubungan dengan partai politik. Pemerintah koalisi, yang sering ditemukan di negara-negara multipartai, seperti Prancis dan Italia, dapat dibentuk ketika tidak satu partai tunggal yang cukup kuat untuk memperoleh mayoritas dalam pemilihan umum. Pemerintah yang terbentuk biasanya mendistribusikan pos-pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi.
  • Persemakmuran (commonwealth), merupakan badan yang terdiri atas rakyat komunitas yang terorganisasi secara politis, yang bersifat independen atau semi-independen, dimana pemerintah berfungsi berdasarkan persetujuan rakyat.
  • Komunisme. Menurut teori, komunisme dapat menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi. Namun dalam prakteknya, rezim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada persoalan kelas buruh dan pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan.
  1. Totalitarianisme adalah sistem pemerintahan dan ideologi di mana semua aktivitas sosial, politik, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual tunduk pada tujuan pemimpin sebuah negara. Beberapa ciri penting membedakan totalitarianisme, bentuk otokrasi yang asing pada abad ke-20, dengan bentuk yang lebih tua seperti despotisme, absolutisme, dan tirani. Dalam bentuk otokrasi yang lebih tua, rakyat bisa hidup dan relatif independen, asalkan mereka meninggalkan arena politik. Namun, dalam totalitarianisme modern, rakyat dibuat sepenuhnya tergantung pada kemauan dan ajakan partai politik dan pemimpinnya. Otokrasi yang lebih tua dipimpin oleh seorang raja atau bengsawan lain yang memimpin dengan prinsip seperti hak dari Tuhan, sementara negara-negara totaliter modern dipimpin oleh seseorang pemimpin atau diktator yang mengontrol partai politik.
  2. Proses adalah pola-pola tingkah laku (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah memiliki kehidupan sendiri, sebenarnya merupakan proses yang pola-pola ulangannya sudah mantap dan mencerminkan struktur.

Struktur mencakup lembaga-lembaga formal dan informal, seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala negara, jaringan komunikasi, dan sebagainya.

Fungsi adalah membuat keputusan-keputusan, policy (kebijakan) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (yang bersifat material). Keputusan-keputusan kebijakan diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.

  1. Menurut Sri Soemantri, sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif) dan infrastruktur politik (ada 4 komponen: partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group, dan alat komunikasi politik).

Menurut Rusadi Kantaprawira, sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Menurut David Easton, sistem politik adalah:

  • Sistem yang terdiri dari alokasi nilai-nilai.
  • Pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan.
  • Pengalokasian tersebut mengikat masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Gabriel Almond, sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan.

Menurut Samuel P. Huntington, sistem politik didefinisikan menurut beberapa cara pandang sebagai memiliki beberapa komponen yang berbeda, yaitu kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan, dan kebijakan.

  1. Menurut Rusadi Kantaprawira, istilah sistem politik di Indonesia sudah lazim dipergunakan di kalangan dunia universitas. Sistem politik harus mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu, dan tentunya kapabilitas tersebut selalu berada dalam suatu ”wilayah” tertentu (dalam arti tak selalu bersifat geografis). Oleh karena itu, sistem politik Indonesia tiada lain ialah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pandangan tersebut, Sistem Politik Indonesia menunjuk pada suatu sistem: (1) yang pernah berlaku di Indonesia, (2) yang sedang berlaku atau nyata-nyata berlaku di Indonesia, (3) yang berlaku selama eksistensi negara Indonesia sampai sekarang.

10. Menurut Almond, sistem politik modern dan primitif memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

  • Memiliki kebudayaan politik. Masyarakat yang sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang kompleks. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk perbandingan kerja yang teratur.
  • Menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana frekuensi pelaksanaan fungsi-fungsi itu tadi (sering dilaksanakan atau tidak), dan bagaimana gaya pelaksanaannya.
  • Memiliki spesialisasi, baik pada masyarakat primitif maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi. Oleh karena itu, sistem politik dapat diperbandingkan sesuai tingkat kekhususan tugas.

 

  1. C.   (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

 

 

 
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan
bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia.